tugas softskill 1 ( PERANAN UKM di INDONESIA ) desy permata sari 3 dd04

PERANAN  USAHA KECIL MENENGAH ( UKM )

MATA KULIAH                  : EKONOMI KOPRASI ( SOFTSKILL )

NAMA                                   : DESY PERMATA SARI

KELAS                                  : 3DD04

NPM                                       : 34209893

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengaruniakan segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Makalah ini disusun untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah Softskill. Makalah ini disajikan berdasarkan pengamatan, buku sumber dan internet.

Makalah ini berisi pembahasan tentang “Usaha Kecil Menengah di Indonesia”, mulai dari pengertian hingga penggolongan-penggolongan UKM berdasarkan beberapa kriteria. Maka dari itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi serta ilmu bagi penyusun dan pembacanya.

Kami juga menerima setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar makalah ini semakin bermutu.Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.Terimakasih.

Bekasi, 15 maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar…………………………………………………………………………………  

Daftarisi………….…………………………………………………………………………..    

BAB I Pendahuluan

1.1 LatarBelakang……………………………………………………………………………     

BAB II Pembahasan Usaha Kecil Menengah

2.1 .Pengertian Usaha Kecil Menengah………………………………………………………

2.2  Permasalahan Yang dihadapi UKM………………………………………………………   

2.3 Langkah-langkah Yang Sudah Ditempuh………………………………………………..     

BAB III Kesimpulan

3.1 Kesimpulan………………………………………………………………………………..   

DaftarPustaka………………………………………………………………………………    

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Sejak badai krisis yang menerpa perekonomian Indonesia pada tahun 1997, pelaku ekonomi dipaksa untuk berusaha lebih keras untuk bertahan , kehancuran mulai terlihat parah karena sebelumnya pemerintah orde baru terlalu memfokuskan perekonomian pada para konglomerat, hutang-hutang yang seharusnya dapat memacu roda ekonomi Indonesia berbalik menjadi suatu jeratan yang mencekik perekonomian Indonesia. UKM, sebagai salah satu elemen perekonomian Indonesia, boleh jadi akan menjadi harapan yang indah sebagai benteng pengganti bagi perekonomian Indonesia, UKM yang dulunya sering menjadi korban dari kebijakan Pemerintah Orde Baru yang mementingkan konglomerat dan pengusaha besar, nampaknya telah terbiasa dengan kemandirian dan tidak terlalu tergantung dengan pemerintah. UKM nampaknya harus dipersiapkan sebagai benteng yang kokoh dan tangguh bagi perekonomian Indonesia. 

UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia ukm ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakt. UKM ini uga sangat membantu Negara / pemerintah dalam hal penciptaan lpangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Pengertian Usaha Kecil Menengah

UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri, menurut keputusan Presiden RI No. 99 Thn 1998 pengertian Usaha Kecil adalah : “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk menengah dari persaingan usaha yang tidak sehat”

 UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara mauun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia ukmini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakt. UKM ini uga sangat membantu Negara / pemerintah dalam hal penciptaan lpangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu ukm juga memiliki fleksibillitas yang tinggi jika dibandingkn dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khsus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

2.2       Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia

Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan banting.Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UKM ini. Produk-produk UKM, setidaknya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UKM itu yang mampu menembus pasar internasional.

Sekarang ini lembaga-lembaga donor internasional semuanya mendukung perkembangan UKM. Ada yang melihatnya sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan kerja (ILO), ada yang melihatnya sebagai penjabaran komitmen mereka (IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Di Asia, perkembangan sektor UKM ini juga dilihat sebagai salah suatu jalan keluar dari krisis ekonomi. Para donor multilateral dan bilateral (antara lain Jepang) semuanya akan menyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan sektor ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat tahun 2000, jumlah kelompok usaha kecil di Provinsi Jawa Barat adalah 6.751.999 unit atau merupakan 99,89% dari keseluruhan jumlah kelompok usaha yang ada. Penyebaran kelompok usaha kecil ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah usaha/rumah tangga sebanyak 4.094.672 unit atau 60,57% dari total keseluruhan usaha yang ada.

Sampai dengan tahun 2000, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usaha kecil dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat berjumlah 10.557.448 tenaga kerja atau 84,60% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada di Jawa barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja usaha kecil di Jawa Barat adalah yang terbesar dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dan menengah.

Gambaran di atas nampaknya sudah cukup untuk menafikkan pikiran bahwa UKM adalah usaha yang tidak penting, hanya untuk orang-orang tidak berpendidikan. Justru mungkin inilah saat bagi kita yang sudah menyadari begitu dahsyatnya ketangguhan UKM, untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius di dalam sektor ini. Kita selayaknya harus belajar dari Jepang, sejak reformasi sistem keuangannya pada tahun 1958, tonggak utama perekonomian Jepang adalah UKM, sebagai solusi permodalan, pemerintah Jepang  mendirikan lembaga penjamin kredit guna membantu para pengusaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya. Lembaga seperti ini di Jepang namanya Credit Guarantee Corporation (CGC). Lembaga ini membantu  menyediakan penjaminan untuk memperoleh kredit dari bank bagi UKM.

Memang, saat ini peran UKM nampak belum begitu dirasakan, karena kurangnya kekuatan bersaing dengan produk-produk luar negeri, dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Kita harus melihat ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama. Karena kita tidak ingin selamanya terpuruk di dalam krisis yang sudah lebih dari 5 tahun melanda negeri kita.

2.3       USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan banting.Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UKM ini. Produk-produk UKM, setidaknya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UKM itu yang mampu menembus pasar internasional.

Sekarang ini lembaga-lembaga donor internasional semuanya mendukung perkembangan UKM. Ada yang melihatnya sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan kerja (ILO), ada yang melihatnya sebagai penjabaran komitmen mereka (IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Di Asia, perkembangan sektor UKM ini juga dilihat sebagai salah suatu jalan keluar dari krisis ekonomi. Para donor multilateral dan bilateral (antara lain Jepang) semuanya akan menyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan sektor ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat tahun 2000, jumlah kelompok usaha kecil di Provinsi Jawa Barat adalah 6.751.999 unit atau merupakan 99,89% dari keseluruhan jumlah kelompok usaha yang ada. Penyebaran kelompok usaha kecil ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah usaha/rumah tangga sebanyak 4.094.672 unit atau 60,57% dari total keseluruhan usaha yang ada.

Sampai dengan tahun 2000, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usaha kecil dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat berjumlah 10.557.448 tenaga kerja atau 84,60% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada di Jawa barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja usaha kecil di Jawa Barat adalah yang terbesar dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dan menengah.

Gambaran di atas nampaknya sudah cukup untuk menafikkan pikiran bahwa UKM adalah usaha yang tidak penting, hanya untuk orang-orang tidak berpendidikan. Justru mungkin inilah saat bagi kita yang sudah menyadari begitu dahsyatnya ketangguhan UKM, untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius di dalam sektor ini. Kita selayaknya harus belajar dari Jepang, sejak reformasi sistem keuangannya pada tahun 1958, tonggak utama perekonomian Jepang adalah UKM, sebagai solusi permodalan, pemerintah Jepang mendirikan lembaga penjamin kredit guna membantu para pengusaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya. Lembaga seperti ini di Jepang namanya Credit Guarantee Corporation (CGC). Lembaga ini membantu menyediakan penjaminan untuk memperoleh kredit dari bank bagi UKM.

Dapat dirasakan bahwa pada saat ini peran UKM nampak belum begitu dirasakan, karena kurangnya kekuatan bersaing dengan produk-produk luar negeri, dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Kita harus melihat ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama. Karena kita tidak ingin selamanya terpuruk di dalam krisis yang sudah lebih dari 5 tahun melanda negeri kita.

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi.Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalamUsaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UKM tahun 2004-2005 adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; serta (5) Jasa – Jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) Pertambangan dan Penggalian; (2) Bangunan; (3) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta (4) Listrik, Gas dan Air Bersih. Secara kuantitas, UKM memang unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari 99 %) berbentuk usaha skala kecil dan menengah (UKM).Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UKM di Indonesia digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional.Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

Mari kita sejenak menengok fenomena yang ada dalam sektor UKM ini, mulai dari motif yang mendorong seseorang untuk terjun ke dalam sektor ini, permodalan hingga recruitment pekerja. Berdasarkan survey yang dilakukan di Jepang oleh Agen UKM Jepang, motif yang paling popular yang disampaikan oleh sekitar 47 % responden adalah untuk mewujudkan impian, 36,3 % yang lain mengatakan motifnya adalah menguji potensinya dan sekitar 22,6 % menyatakan karena mereka ingin bekerja secara independent. Sisanya mengatakan ada motif nonekonomi dan beberapa motif spiritual. Kekaguman akan kesuksesan para entrepreneur dan karena memiliki relasi dengan para entrepreneur juga menjadi alasan yang popular diantara para pelajar dan mahasiswa yang berorientasi kepada bisnis untuk mulai menemukan keinginan utuk memulai bisnis.

Para pelaku UKM yang potensial juga harus menghadapi berbagai macam masalah. Berdasarkan hasil survey serupa, Tiga masalah yang paling serius dihadapi oleh para pelaku UKM adalah kekurangan sumber dana, kurangnya sumber daya manusia, dan kesulitan dalam membangun jaringan distribusi

Sebagian besar pelaku UKM potensial memiliki sumber dana yang terbatas. Dari survey yang serupa,70% dari mereka memperoleh pemasukan sekitar 5 juta yen atau kurang. Dari sini terlihat bahwa sesorang yang ingin memulai bisnisnya dari dana sendiri tampaknya memiliki kesulitan dalam memperoleh sumber keuangan yang diperlukan.

Bagaimanapun juga, tabungan pribadi umumnya digunakan sebagai sumber keuangan para pelaku UKM, karena kurangnya pangsa pasar dan ukurannya yang kecil menyebabkan para entrepreneur ini untuk meminjam modal dari sumber eksternal mereka. Sekitar 80 % para pengusaha UKM, menjadikan tabungan pribadi mereka sebagai sumber dana, 30 % pengusaha baru meminjam atau menawarkan investasi kepada teman dan keluarga mereka. Sekitar 40 % UKM yang berkembang memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, tapi  mereka harus menghadapi kesulitan lain, yaitu seringkali pinjaman yang diberikan pada mereka secara signifikan lebih kecil dari permohonan pinjaman yang mereka ajukan. Untuk memperoleh pinjaman di Jepang, kehadiran para pemberi jaminan amat diperlukan.

Meski demikian, para pengusaha UKM di Jepang, tidak begitu tertarik untuk meminjam dari institusi publik , Mereka lebih tertarik mencari sumber dana dari sumber lain seperti, pasar modal, modal patungan, atau dana hadiah. Namun hal ini tidak mudah, karena mereka harus menyediakan informasi detail seperti neraca yang biasa digunakan para investor untuk membuat keputusan investasi. menyadari kesulitan itu, sejumlah pengusaha UKM lebih tertarik pada pinjaman yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ( Credit Guarantee Association ) yang juga menaiknan subsisdi untuk mengembangkan usahanya. Kesulitan dalam merecruit tenaga kerja yang  capable menjadi masalah lain yang sering dihadapi pengusaha UKM.

Tidak begitu jauh dengan di Jepang, permasalahan yang dihadapi para pengusaha UKM kita adalah Modal, SDM, dan jaringan distribusi. Ditambah lagi, ketidak-melekan akan teknologi informasi menjadikan sebagian pelaku UKM mendapat hambatan serius dalam pengembangan usahanya.

Selama ini sudah banyak upaya untuk meningkatkan kinerja UKM, namun masih terdapat sejumlah persepsi yang perlu diluruskan menyangkut golongan usaha tersebut.

1. UKM mendapat limpahan dari usaha berskala besar. Pemerintah Orde Baru memberikan fasilitas untuk para pengusaha berskala besar agar memberikan kesempatan kerja kepada pencari kerja produktif. Dampak dari usaha ini diharapkan akan mengalir (spillover effect) ke UKM. Konglomerat berkembang, bersama itu diharapkan UKM juga berkembang. Namun, kenyataannya tidak, karena UKM tidak mendapat kesempatan yang diharapkan bahkan mereka harus bersaing dengan usaha diversifikasi para pengusaha besar yang justru menjamah lahan UKM.

2. UKM terbentur pada keterbatasan dana. Selama Pemerintahan Orde Baru, sebagian besar kredit dikucurkan ke konglomerat sesuai dengan filosofi yang dijelaskan pada butir 1. Fakta menyebutkan bahwa kredit macet terbesar justru pada konglomerat. Tetapi, yang menjadi pertanyaan apakah modal usaha merupakan satu-satunya bantuan yang diperlukan UKM?

3. UKM merupakan usaha untuk mereka yang berpendidikan rendah. Setiap orang yang berhasil menamatkan perguruan tinggi hampir semua bercita-cita menjadi pegawai baik sektor pemerintahan maupun swasta. Jarang bahkan hampir tidak ada, mereka yang sedemikian tamat kuliah membuka usaha sendiri.

Jadi Bagaimana ?

Masalah masalah yang dihadapi UKM nampaknya bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan secara teoretikal. Namun setidaknya beberapa bahasan dalam segmen ini bisa menambah sederet panjang tawaran solusi dalam masalah pengembangan dan pemberdayaan UKM Indonesia. Beberapa boleh jadi reliable untuk diaplikasikan secara praktis, dan sebagian lainnya mungkin masih dalam tataran wacana yang bukan tidak mungkin diaplikasikan pada momen yang tepat. 

Masyarakat luas sebenarnya sangat paham bahwa strategi pengembangan UKM dan ekonomi rakyat secara umum tetap harus berbasis pada dua pilar utama yaitu

(1) tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat,

(2) berfungsinya aransemen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif, namun untuk menegakkan dua pilar utama tersebut sering terjebak pada pilihan kebijakan dan strategi pemihakan yang skeptis dan cenderung mementingkan hasil dari pada proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir tersebut. Pemberlakuan UU No. 5 /1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Sehat juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Basis UKM sendiri dan ekonomi rakyat secara umum ternyata sangat lemah dalam visi, sikap wirausaha dan manajemen bisnis yang paling mendasar, walaupun sering diklaim cukup dan bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang masih belum dapat teratasi sampai sekarang. Hal tersebut didukung oleh laporan Biro Pusat Statistik (1999) dan Bank Indonesia (2000) yang menyebutkan pada masa tersebut UKM di Jawa Barat justru meningkatkan kontribusinya terhadap PDB dari 39,8 % (1995/1996) menjadi 59,4% (1998). Tetapi, meskipun menunjukkan perbaikan, eksistensi usaha kecil diakui masih belum bisa terlepas dari beberapa permasalahan klasik yang menyertainya. Terutama masalah akses modal dan kesempatan mendapatkan peluang usaha, d isamping masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja, dan teknologi

Jika kita tilik kembali, permasalahan yang dihadapi di dalam sektor UKM adalah :

1.      Akses Permodalan

2.      Sumber Daya Manusia

3.      Jaringan Distribusi

4.      Hambatan Birokrasi dan regulasi yang kurang menguntungkan

5.      Permasalahan Manajemen

6.      Kepekaan terhadap pekembangan Financial Access

Pada dasarnya, sektor UKM ini sudah banyak dilirik oleh berbagai pihak, jadi yang diperlukan bagi para pebisnis UKM ini adalah bagaimana ia bisa memperoleh informasi yang tepat baik berupa peluang-peluang pinjaman atau bahkan syarat serta mekanisme untuk melakukan pinjaman.Perbankan Nasional, tahun ini siap mengucurkan kredit ke UKM hingga Rp42,3 trilyun atau lebih dari total nilai ekspansi kredit perbankan 2003. Sementara departemen keuangan berjanji menyalurkan Rp3trilyun sedangkan Asian Development Bank pun siap mengucurkan pinjaman senilai US$ 85 juta pada tahun 2003 dan US$ 150 juta pada tahun 2004..

Dewasa ini di Indonesia terdapat dua BUMN lembaga penjaminan yaitu PT Askrindo dan Perum PKK. PT Askrindo memberikan jaminan kredit kepada bank untuk UKM, sedangkan Perum PKK untuk koperasi. Hal inilah yang memungkinkan bank-bank pemberi kredit kurang hati-hati dalam menilai permohonan kredit karena kredit-kredit yang macet ditanggung oleh PT Askrindo.

Bagi pemain pemula, nampaknya harus lebih cerdas melihat peluang, karena kecilnya asset dan belum luasnya pasar, maka sumber modal yang paling mungkin adalah modal patungan, pinjaman ringan dan tabungan pribadi dapat menjadi pilihan utama untuk sementara waktu. Lain halnya bagi para pengusaha UKM yang potensial, dengan asset yang cukup serta jaringan pemasaran yang memadai, tidak salah jika mulai memasuki  pasar modal dan mengajukan permohonan kredit dengan jaminan yang ada. Disinilah peranan lembaga-lembaga keuangan, untuk lebih memperhatikan para pengusaha UKM dengan memberikan kemudahan dalam permohonan pinjaman, serta memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada dunia usaha kecil menengah tentang seluk-beluk perkreditan. Peran pemerintah dalam melindungi dan memberi kebijakan kredit bagi para pengusaha UKM nampaknya juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan sektor usaha ini.

  

Mengurusi UKM tidaklah sama dengan mengurus sebuah perusahaan besar, namun suatu hal yang salah jika dalam menjalankan bisnis tersebut, tidak diperlukan kecerdasan manajemen, memang intuisi bisnis perlu, namun bila ditambah dengan management skill yang memadai akan sangat membantu para pengusaha UKM untuk memperkecil resiko kredit macet akibat missmanagement UKM. Di Amerika Serikat ada organisasi yang membantu perkembangan usaha kecil dengan singkatan Score/Special Corps Of Retired Executives atau Korps khusus dari Eksekutif yang telah pensiun.

Kelompok ini merupakan relawan yang terdiri dari pensiunan eksekutif baik dari pemerintah maupun swasta yang bertujuan membantu manajemen usaha kecil. Secara berkala UKM diberi pengarahan sehingga mutu SDM mereka secara bertahap meningkat.

Belajar dari Cina, Kehadiran Pusat Inkubator Bisnis  di negeri tirai bambu itu menjadi kunci sukses dalam mengembangakan bisnis UKM.Pemerintah sangat menaruh perhatian yang besar pada program ini. Pada awal peluncuran program itu pada 1987 dengan 3 unit inkubator, kini lebih dari 40 unit inkubator tersebar merata di negeri itu. Tak pelak, Inkubator Bisnis tersebut menjadi kontributor pajak yang cukup signifikan.

Bila kita tilik di Indonesia, sebenarnya sejak tahun 1995-1998, beberapa perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubator bisnis terbilang mengalami perkembangan yang cukup baik. Di saat ada komitmen perbankan nasional nasional, pengoptimalisasian peran inkubator bisnis adalah suatu langkah stategis.

Melalui inkubator bisnis terutama yang berbasis pada institusi pendidikan, maka permasalahan tentang  bimbingan manajerial, jaringan pemasaran serta permasalahan SDM dapat mulai dipecahkan bersama

Selain itu kehadiran lembaga keuangan yang selama ini dinilai cukup dekat bersinggungan denga para pelaku bisnis UKM, diharapkan bukan hanya sebagai penyedia akses modal bagi UKM tetapi juga menjadikan mereka sebagai mitra dengan prinsip win-win solution. Misal di BRI, technical assistance yang dilakukan dapat langsung oleh pegawai bank di kantor cabang pada saat melakukan pembinaan kepada nasabah atau melalui website BRI (UKM-Online), seperti bagaimana cara membuat proposal dan laporan keuangan.

Untuk masalah pemasaran, menurut Ketua Jaringan Kerja Produktif KUKM Jabar (JKPKJ), Iwan Gunawan, meminta pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan regulasi berupa perda (peraturan daerah). Terutama di kota Bandung yang mengatur tentang hak bagi UKM, untuk mendapat sekira 15 persen dari portofolio bisnis pengadaan barang atau space (ruang) di pasar modern, baik itu supermarket maupun hipermarket."Hal ini sebagai upaya untuk membangun kemitraan sinergi yang saling menguntungkan antara pelaku UKM dan pelaku usaha pasar modern. Dengan demikian, posisi tawar UKM dapat sejajar, sekaligus meningkatkan komunikasi secara efektif sehingga kemitraan selama ini tidak hanya sebatas wacana seremonial belaka," .

Menurut Dr. INA PRIMIANA, S.E., M.T ketua jurusan manajemen UNPAR, perlu sekali memberdayakan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan UKM dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

(a) Pilih UKM potensi masing-masing daerah.

(b) UKM terpilih membuat contoh/sampel produk yang dibuat/prototype.

(c) Mencari kekurangan/kelebihan dari setiap prototype dengan bantuan tenaga ahli.

(d) Mencari pasar untuk produk tersebut. Melalui pameran, internet, dan sebagainya.

(e) Bila ada pesanan dan sudah pasti, UKM tersebut dapat dibantu oleh bank penjamin dengan dasar surat pesanan.

(f) Diperlukan tenaga pendamping yang bertugas untuk mempersiapkan, UKM siap mandiri, UKM berbasis kualitas, UKM siap melakukan perbaikan terus-menerus.

Konklusi

Keberadaan UKM merupakan fenomena yang harus ditanggapi serius dan tidak main-main. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM lokal menjadi mutlak diperlukan, bukan sekedar untuk standar lokal namun juga harus diproyeksikan sesuai deengan standar global. Tantangan globalisasi dan AFTA nampaknya menjadi pemicu utama kita untuk segera menormalisasi kondisi ekonomi sehingga kita nanti tidak terusir di negeri sendiri. Diperlukan dukungan dari Pemerintah, Kalangan Perbankan, dan Institusi Pendidikan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan UKM.

2.4       Pengembangan Sektor UKM

 

Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, kata Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryo B.Sulisto,MBA.

“UKM lah yang justru dapat tetap survive dan bertahan sedangkan perusahaan – perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang collapse dan berguguran,” katanya pada Musyawarah Daerah VI HIPPI Propinsi Jateng di Hotel Pandanaran, Semarang, Sabtu.

Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini, katanya.

“Namun kiranya perlu kita bertanya sudah sejauh manakah langkah-langkah dan upaya-upaya pemerintah tersebut telah memperlihatkan hasil yang nyata didalam membawa dan menempatkan UKM kita pada taraf yang mapan, sehat dan kuat? juga, sampai sejauh manakah sudah dicapai tingkat daya saing UKM kita di dalam percaturan perekonomian di tingkat nasional, regional maupun global?,” katanya.

Menurut dia, sungguh sangat ironis, bahwa perusahaan konglomerat di masa itu yang diberi hak monopoli ternyata mereka pun terbukti kropos dan amburadul sehingga harus mendapatkan bantuan untuk dapat bertahan dan suvive kembali.

“Adalah fakta yang kita semua ketahui bahwa ratusan trilyun harus ditanggung rakyat untuk menyelamatkan bank-bank swasta yang saat inipun masih membebani APBN kita untuk pembayaran bunga bond rekap mereka,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara.

Ia menjelaskan, di negara-negara majupun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan daripada negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat.

“Kebijakan yang kami maksudkan adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna,” ujarnya.

Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan.UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia.UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar.”Hampir semua usaha besar berawal dari UKM.Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang.
Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah.Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah.Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.

Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Perlu disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis.Jadi, upaya mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020.Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang dan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional.

2.5       Permasalahan yang Dihadapi UKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan.Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan.Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal.Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

• Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

• Mentalitas Pengusaha UKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja.Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

• Kurangnya  Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya.Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

B. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama.Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit.Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade).Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

7. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

8. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor.Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

• Langkah yang Sudah Ditempuh

Sesungguhnya pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan UKM, terutama lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis.Kredit program untuk pengembangan UKM bahkan dilakukan sejak 1974.Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyediakan kredit investasi dan modal kerja permanen, dengan masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi.Setelah deregulasi perbankan pada 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial.Selain itu, donor internasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang rupiah.

Antara 1990 dan 2000, Bank Indonesia mendanai berbagai kredit program dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan Mikro yang disalurkan melalui koperasi dan bank perkreditan rakyat. Selain itu, NPWP sebagai prasyarat pengajuan kredit di Perbankan juga telah dihapuskan, dimana hal ini memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi kita untuk mengakses modal dari sisi perbankan.Selain peran dari Pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian, juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan UKM.Salah satu diantaranya adalah program GTZ-RED yang diadakan atas dukungan GOPA/Swisscontact yang telah berjalan sejak tahun 2003.Program ini bergerak langsung ke daerah-daerah dengan menggunakan metode enabling environment dengan fokus pada Business Climate Survey (BCS) dan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang dilakukan oleh Technical Assisstance (TA).Tim TA ini dimotori oleh Center for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED) Universitas Satya Wacana.Tim ini telah melakukan survey, pelatihan, workshop terhadap UKM di daerah-daerah, menciptakan jaringan dengan seluruh pihak terkait UKM termasuk Pemerintah Daerah, serta membuat daftar Peraturan Daerah yang perlu untuk diperbaiki

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1       Kesimpulan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Untuk itu harus ada langkah yang ditempuh untuk mengatasi krisis tersebut.

3.2       Saran

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

• Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
  Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
• Bantuan Permodalan
  Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
  Sampai saat ini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalny

• Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).

• Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

• Pelatihan Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
• Membentuk Lembaga Khusus
  Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
• Memantapkan Asosiasi
  Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
• Mengembangkan Promosi
  Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
• Mengembangkan Kerjasama yang Setara
  Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.
• Mengembangkan Sarana dan Prasarana
  Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

-          Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah”,http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2025/pengemb_UKM.pd

-          http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah

-          Entry of Small and Medium Enterprises and Economic Dynamism in Japan
Hiroki Kawai and Shujiro Urata

-          PEMBERDAYAAN USAHA KECIL & MENENGAH “Prof. Muhammad Sadali “ Artikel Website

-          Ubah Paradigma Pemberdayaan UKM
”Dr. INA PRIMIANA, S.E., M.T.” artikel website

-          Pemberdayaaan Usaha Kecil Menengah Lewat Inkubator Bisnis“ Ukay Karyadi “ artikel di Majalah Entreprenur Indonesia edisi 7/tahun 1/ 7 januari 2004

-          http://umkm.bcbali.com/perdagangan/berita-usaha/umkm-dan-ekonomi-bangsa.html

-           http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2263336-peranan-ukm-bagi-perekonomian-indonesia/#ixzz1pCxyYxvA